Menjadi bangsa yang berdaulat mengelola kekayaan alam sendiri

Negara Indonesia adalah negara yang seharusnya kaya raya dengan sumber bahan tambang yang begitu banyak. Mulai dari emas, tembaga, bijih besi, minyak bumi, batubara, gas dan bahan tambang lainya. Seharusnya pertambangan merupakan kekayaan alam yang penting dan menjadi modal yang kuat untuk memajukan bangsa. Tapi sungguh ironis setelah 63 tahun kita merdeka ternyata sumber daya alam yang harusnya jadi penopang dalam membiayai pembangunan di negara ini sedikit sekali kontribusinya jika dibandingkan dengan cukai rokok (rokok yang nyata-nyata nya nggak sehat aja bisa menjadi pemasukan negara yang besar .. negara yang aneh). Sumber daya alam yang melimpah harusnya bisa menjadi sumber penghidupan bagi rakyat kita untuk menjadi sejahtera. Tapi dunia pertambangan ternyata justru menyebabkan banyak masalah seperti perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, praktek korupsi dan lain sebagainya.

UU Minerba yang disahkan persis berdekatan dengan UU BHP sungguh sebuah skenario menghancurkan negara yang baik. Hancurkan sumber daya manusianya, rampok kekayaan alamnya.. mantap benar dah strateginya ! Cuih ..Harusnya hal ini menjadi perenungan bagi kita semua. Dengan dalih menghormati kontrak tambang yang sudah dijalankan pemerintah rela rakyat yang hidup menderita. kenapa menderita ??? Karena harusnya pendapatan negara dalam bidang pertambangan begitu banyak tetapi dengan kontrak yang merugikan tentunya keuntungan diraup oleh perusahaan bukan masuk kas negara. Sehingga harusnya negara bisa mensubsidi rakyat terkait pendidikan dan kesehatan tapi nyatanya tidak, bahkan melepaskan tanggungjawab itu. Pemerintah yang sesat pikir, mereka lupa tugas mereka adalah melayani rakyat bukan para kapitalis yang rakus itu ! Boro-boro ngurusi rakyat, yang mereka pikirkan adalah bagaimana pada PEMILU 2009 nanti mereka dapat terpilih lagi dan meneruskan kerja mereka sebagai sapi perahan bangsa asing yang sangat sedikit sekali memberikan keuntungan buat rakyat negeri ini terutama rakyat kecil. Jumlah orang miskin di Indonesia sebesar 110 juta jiwa itu mungkin belum cukup banyak bagi pemerintah dan mereka akan memperbanyak lagi dengan membuat UU yang selalu berpihak pada kapitalis rakus, ini yang sebenarnya menjadi musuh kita bersama. Memang bangsa ini sangat kekurangan sekali pengusaha (wirausaha) tetapi harapanya nanti yang muncul bukan pengusaha-pengusaha rakus, tapi pengusaha yang punya rasa nasionalis yang besar dan punya tanggungjawab sosial yang tinggi. Mereka akan membantu negara membuka lapangan usaha … Itu dia yang benar.

Tambang-tambang yang ada sudah seharusnya dikelola oleh pengusaha lokal, karena sumber daya manusia bangsa ini mampu untuk mengelola sendiri dengan kemampuan sains dan teknologi yang ada. Banyak orang pintar di negeri ini tapi sayangnya negara seringkali tidak peduli terhadap mereka dan tentunya rumput di rumah tetangga lebih hijau, jadilaha brain drain terjadi. Manusiawi sekali …

Kalo pun akan di ekspor tentunya tidak lagi mengekspor barang mentah yang kurang mempunyai nilai tambah, tapi kita sudah mampu mengolah sendiri barang tambang itu menjadi barang yang bernilai tambah sehingga keuntungan yang didapat akan bertambah dan itu tentunya baik sekali untuk kesejahteraan rakyat. Tentunya untuk mewujudkan itu, perlu adanya political will pemerintah yang berani dan konsisten untuk benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayan rakyat.

Oleh karena itu dibutuhkan pemimpin-pemimpin baru yang lepas dari lingkar setan rezim koruptor Indonesia, sehingga punya keberanian dalam menasionalisasikan aset-aset strategis bangsa dan ini akan menjadi modal bagi bangsa kita untuk mensejahterakan rakyatnya. Sehingga tidak perlu lagi orang miskin takut untuk sakit, berani bermimpi untuk kehidupan yang lebih baik dengan diberikanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan bahkan sampai di perguruan tinggi. Inilah sebenarnya fungsi negara, MELAYANI RAKYAT !